BGN Hentikan Sementara Dapur MBG Batu Ketulis Lampung Barat Selama 20 Hari
LAMPUNG BARAT – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batu Ketulis 1, Kabupaten Lampung Barat, selama 20 hari.
Keputusan tersebut diambil menyusul laporan puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Lampung, Fitra Alfarisi, membenarkan pemberian sanksi tersebut pada Senin (21/9/2026). Penghentian operasional itu dikategorikan sebagai sanksi sedang dengan durasi 20 hari.
Kronologi Dugaan Keracunan MBG di Batu Ketulis
Peristiwa bermula pada Jumat (18/9/2026), ketika makanan MBG dibagikan kepada siswa di wilayah Kecamatan Batu Ketulis. Salah satu menu yang disajikan pada hari tersebut adalah siomay.
Pada malam hari setelah pembagian makanan, sejumlah siswa dilaporkan mengalami gangguan pencernaan, termasuk diare. Sebagian siswa kemudian mendapatkan penanganan medis pada Sabtu (19/9/2026) pagi.
Penanganan yang diberikan meliputi rawat jalan dan rawat inap di fasilitas kesehatan. Laporan awal menyebutkan jumlah siswa yang mengalami keluhan mencapai puluhan orang, tetapi angka pasti korban belum dapat dipastikan dari informasi yang tersedia.
Tidak hanya siswa, sejumlah warga dewasa juga dilaporkan mengalami keluhan serupa. Berdasarkan laporan Radar Lampung, mereka berasal dari beberapa pekon, antara lain Batukebayan, Kubuliku, Luas, dan Bakhu.
Sejumlah penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan mendapatkan penanganan di Puskesmas Batu Ketulis.
BGN Menduga Terjadi Kontaminasi Silang
BGN melalui KPPG Lampung mengungkapkan bahwa penelusuran awal mengarah pada dugaan kontaminasi silang bahan makanan, khususnya bahan yang digunakan dalam menu siomay.
Kontaminasi silang merupakan perpindahan bahan pencemar, termasuk mikroorganisme, dari satu bahan atau permukaan ke makanan lainnya. Namun, dalam kasus Batu Ketulis, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai penyebab pasti gangguan kesehatan.
Fitra menjelaskan bahwa makanan yang mudah mengalami kerusakan membutuhkan perhatian khusus dalam proses pengolahan dan penyajian.
Ia juga mengingatkan pengelola dapur dan petugas pengolah makanan agar lebih berhati-hati dalam menangani menu yang rentan terkontaminasi.
Hasil Pemeriksaan Laboratorium Masih Ditunggu
Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) wilayah Lampung Barat, Septa, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas MBG dan Puskesmas Batu Ketulis untuk menindaklanjuti laporan gangguan kesehatan tersebut.
Sampel makanan dari pembagian MBG pada 18 September 2026 telah diambil untuk pemeriksaan laboratorium.
Kejadian tersebut juga telah dilaporkan kepada KPPG Bandar Lampung dan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Hasil pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat berkaitan dengan makanan MBG atau disebabkan faktor lainnya.
Dengan demikian, meskipun penghentian sementara operasional dapur telah dikonfirmasi, penyebab pasti dugaan keracunan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan yang berwenang.
Seluruh Dapur MBG Diminta Memperketat Kebersihan
Setelah kejadian tersebut, BGN mengingatkan seluruh SPPG di Provinsi Lampung untuk memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan.
Pengawasan perlu diterapkan dalam seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari penanganan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian kepada penerima manfaat.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap jenis makanan yang mudah rusak atau basi karena berisiko mengalami kontaminasi apabila tidak ditangani dengan benar.
BGN meminta pengelola SPPG, termasuk petugas dapur dan koki, memastikan kebersihan selama proses produksi makanan berlangsung.
Penghentian operasional SPPG Batu Ketulis 1 selama 20 hari menjadi langkah penanganan sementara setelah munculnya laporan gangguan kesehatan tersebut.
Hasil pemeriksaan laboratorium dan tindak lanjut evaluasi diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai penyebab kejadian serta langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan makanan bagi para penerima manfaat.
